inti sari dari pasal 22 sampai 28 tentang rat

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal produk impor, pengakuan laboratorium Negara pengekspor didasarkan pada perjanjian saling pengakuan baik secara bilateral ataupun multilateral.

Ayat (4)

Penetapan persyaratan pengujian secara laboratoris dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya serta dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan jenis pangan yang diproduksi serta spesifikasi teknis dan/atau parameter yang dipersyaratkan.


Pasal 23

Huruf a

Bahan beracun atau bahan yang membahayakan kesehatan dan jiwa manusia meliputi antara lain logam, metaloida, zat kimia beracun lainnya, jasad renik berbahaya, mikotoksin, residu pestisida, hormon dan obat-obatan hewan yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Bahan yang dilarang meliputi antara lain boraks, formalin, rodamin B atau metanil yellow.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan pangan yang sudah kedaluwarsa adalah pangan yang sudah melewati batas akhir suatu pangan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pihak yang memproduksi.


Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Ketentuan mengenai ambang batas cemaran meliputi:

1)persyaratan batas maksimum cemaran biologis;

2)persyaratan batas maksimum cemaran kimia; dan

3)persyaratan batas maksimum benda lain, yang dapat mengganggu, merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas


Pasal 25

Ayat (1)

Unit pelayanan kesehatan meliputi antara lain puskesmas, poliklinik, rumah sakit pemerintah/swasta di tingkat Propinsi atau Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan adalah suatu kejadian di mana terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut terbukti sebagai sumber penularan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas


Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat dalam ketentuan ini adalah kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dan/atau Badan.


Pasal 27

Cukup jelas


Pasal 28

Cukup jelas